PDIP Dorong Pemerintah Minta Maaf ke Bung Karno dan Keluarga Usai TAP MPRS 1967 Dicabut

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan, pihaknya mendorong pemerintah agar menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Pertama RI Soekarno beserta keluarganya terkait perlakuan tidak adil negara atas tudingan Bung Karno tidak setia pada bangsa dan mendukung G30S/PKI.

"Menurut kami setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional, kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang proklamator bangsa, seorang pendiri bangsa," kata Basarah saat dimintai tanggapannya, Selasa (8/11/2022).

Pernyataan Basarah itu menanggapi statement Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa negara mengakui dan menghormati kesetiaan dan jasa Soekarno kepada Indonesia.

Basarah menyebut tudingan kepada Bung Karno tidak pernah terbukti dan dibuktikan oleh apapun. Oleh karena itu, lanjutnya, permohonan maaf perlu disampaikan pemerintah Indonesia.

"Maka permohonan maaf dari negara melalui pemerintah kepada Bung Karno dan keluarga adalah bagian dari tanggung jawab moral berbangsa dan bernegara kita," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menyebut pengakuan negara pada Soekarno terbukti dari gelar pahlawan yang diberikan oleh pemerintah kepada Bung Karno.

"Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara," kata Jokowi.

Jokowi juga menyatakan bahwa berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 maka tidak berlaku lagi. "Baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah dilaksanakan," kata Jokowi.